Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta akan mengadopsi sistem penataan kota dan transportasi Kota Beijing. Pasalnya, kota yang berada di negara Republik Rakyat Tiongkok tersebut dinilai memiliki banyak kesamaan dengan Ibukota Jakarta.

Sistem penataan kota dan transportasi Kota Beijing sangat pas untuk diterapkan di Jakarta

"Sistem penataan kota dan transportasi Kota Beijing sangat pas untuk diterapkan di Jakarta. Karena punya banyak kesamaan‎, termasuk juga perilaku masyarakatnya," kata Sunardi Sinaga, Kepala Unit Pengelola Teknis (UPT) Perparkiran, Dinas Perhubungan dan Transportasi (Dishubtrans) DKI Jakarta, Kamis (24/9).

‎Dikatakan Sunardi, pada 16-18 September 2015 lalu, Pemprov DKI mengirimkan tim dari Bappeda, PT Transjakarta dan Dishubtrans DKI untuk melakukan studi banding ke Kota Beijing. Selama di kota tersebut, tim yang beranggotakan 14 orang mempelajari sistem penataan kota dan transportasi.

"Konsep pola transportasi makro yang ada di Jakarta, sudah harus dilaksanakan dan konsisten. Karena pola transportasi makro di Kota Beijing, sudah diaplikasikan," tuturnya.

‎Menurut Sunardi, selama studi banding, setidaknya ada tiga hal yang dapat dipelajari dari Kota Beijing. Pertama, pengembangan transportasi massal Bus Rapid Transit (BRT), Mass Rapid Transit (MRT) dan Light Rail Transit (LRT). Kedua, sistem pembatasan lalu lintas melalui Electronic Road Pricing (ERP), law enforment, pengelolaan parkir dan three in one.

‎"Ketiga pengembangan kapasitas jaringan dan jalan. Seperti pelebaran jalan untuk menambah rasio jalan dari luas wilayah, penambahan jalan layang dan melebarkan pedestrian untuk pejalan kaki," ungkapnya.

Berdasarkan studi banding tersebut, lanjut Sunardi, pengembangan kapasitas jaringan dan jalan bisa dilakukan dengan membangun jalan-jalan tembus dari bawah tanah (underground)‎ di Jakarta.

‎"Sebenarnya ada jalan-jalan kita yang bisa dijadikan jalan tembus dari bawah," ucapnya.

Ditambahkan Sunardi, perbandingan rasio jalan dengan luas wilayah di Kota Beijing telah berkisar antara 10-15‎ persen. Sementara, perbandingan rasio jalan dan luas wilayah di ibukota rata-rata masih di bawah 10 persen. Sehingga tak sanggup menampung jumlah kendaraan bermotor yang mencapai puluhan juta unit.

"‎‎Di Jakarta juga perlu ada  rusun sewa murah di tengah kota. Itu untuk masyarakat yang tinggal di luar Jakarta tapi bekerja di kota ini. Rusun itu dapat menjadi solusi untuk mengurangi pergerakan perjalanan kendaraan dari luar kota ke tengah kota," tandasnya.